Kisruh PSSI - Manuver Akhir Nurdin Halid | Menunggu Ketok Palu FIFAJakarta - Kita semua, bangsa Indonesia terutama para pecinta bola, kini sedang menunggu keputusan Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Tentu harapannya keputusan FIFA akan mampu menyudahi konflik Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang sudah lama berlarut-larut. Bukan malah memperpanjangnya.
Pemerintah sendiri akhirnya turun tangan mengatasi kisruh PSSI. Lewat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Malarangeng, Senin (28/3/2011), pemerintah tidak mengakui lagi kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid. Pemerintah juga menghentikan bantuan pendanaan dan menarik semua fasilitas kegiatan keolahragaan untuk PSSI sampai terbentuknya pengurus baru.
Pembekuan tersebut dilakukan pemerintah menyusul kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, Sabtu (26/3/2011) lalu yang ricuh. PSSI dinilai tidak becus mendistribusikan undangan, penentuan hak suara, dan peraturan pemilihan. Akibatnya banyak pengurus klub yang tidak mendapatkan hak suara marah dan memaksa masuk kongres.
Nurdin cs yang merasa terancam, dengan alasan keamanan lantas membatalkan kongres. Namun 78 anggota dari 100 anggota PSSI tetap menggelar kongres. Hasilnya kongres telah menentukan anggota Komite Pemilihan. Mereka inilah yang akan bertugas menyeleksi calon ketua umum PSSI yang akan dipilih dalam kongres lanjutan, 29 April mendatang.
Menurut Andi, sikap tegas pemerintah diambil untuk mencegah terulangnya kegagalan kongres PSSI di Pekanbaru. Selain itu juga demi menyelamatkan organisasi dan melindungi kepentingan persepakbolaan nasional. Pemerintah dan KONI/KOI selanjutnya menunggu sikap FIFA atas keputusan kongres PSSI di Pekanbaru yang telah menentukan Komite Pemilihan.
Tentu saja sikap pemerintah ini menimbulkan pro dan kontra. Kubu anti-Nurdin mayoritas menyambut baik sikap tegas pemerintah. Karena apapun atau siapapun bagi mereka yang penting Nurdin yang sudah seperti musuh bersama itu bisa segera berakhir. Sementara Kubu Nurdin Halid tentu saja melakukan perlawanan. Sudah merupakan karakter Nurdin cs untuk mempertahankan kekuasaannya. Maka mereka pun membangun opini untuk mempertanyakan kewenangan pemerintah membekukan PSSI.
Nurdin menyatakan Menpora tidak memiliki hak untuk membekukan PSSI maka ia pun tidak akan mematuhi perintah Menpora. Selain perlawanan langsung dari Nurdin, politisi-politisi Golkar di Senayan juga bersuara kencang memprotes pembekuan PSSI. Mereka juga menentang penghentian dana PSSI dengan menyatakan menteri tidak bisa menghentikan dana untuk PSSI karena sudah dialokasikan lewat APBN.
Sikap melawan Nurdin dan Golkar ini kemudian ditanggapi pemerintah lewat Andi Mallarangeng dan sejumlah politisi Partai Demokrat (PD), sehingga kisruh PSSI sekarang seperti bergeser menjadi perseteruan politik antara Golkar dan PD. Sangat disayangkan bila perseteruan politik itu berlarut-larut.
Pemerintah sebaiknya tidak perlu terbawa permainan Nurdin cs. Yang penting, sambil menunggu datangnya keputusan FIFA, pemerintah fokus saja pada tindakan atas keputusan yang telah dibuat. Pernyataan Andi harus segera diikuti tindakan nyata dengan menuangkan keputusan tersebut sebagai putusan resmi sehingga bisa ditindaklanjuti kementerian terkait dan pemerintah daerah.
Sementara FIFA sendiri biasanya sangat taat aturan. Kalau itu yang jadi acuan, FIFA kemungkinan besar akan memahami dan menerima kongres di Pekanbaru yang sudah memilih Komite Pemilihan. Bila ini yang terjadi, kisruh PSSi akan bisa segera berakhir. Semoga saja!
(iy/diks)
sumber : detiknews.com
Pemerintah sendiri akhirnya turun tangan mengatasi kisruh PSSI. Lewat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Malarangeng, Senin (28/3/2011), pemerintah tidak mengakui lagi kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid. Pemerintah juga menghentikan bantuan pendanaan dan menarik semua fasilitas kegiatan keolahragaan untuk PSSI sampai terbentuknya pengurus baru.
Pembekuan tersebut dilakukan pemerintah menyusul kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, Sabtu (26/3/2011) lalu yang ricuh. PSSI dinilai tidak becus mendistribusikan undangan, penentuan hak suara, dan peraturan pemilihan. Akibatnya banyak pengurus klub yang tidak mendapatkan hak suara marah dan memaksa masuk kongres.
Nurdin cs yang merasa terancam, dengan alasan keamanan lantas membatalkan kongres. Namun 78 anggota dari 100 anggota PSSI tetap menggelar kongres. Hasilnya kongres telah menentukan anggota Komite Pemilihan. Mereka inilah yang akan bertugas menyeleksi calon ketua umum PSSI yang akan dipilih dalam kongres lanjutan, 29 April mendatang.
Menurut Andi, sikap tegas pemerintah diambil untuk mencegah terulangnya kegagalan kongres PSSI di Pekanbaru. Selain itu juga demi menyelamatkan organisasi dan melindungi kepentingan persepakbolaan nasional. Pemerintah dan KONI/KOI selanjutnya menunggu sikap FIFA atas keputusan kongres PSSI di Pekanbaru yang telah menentukan Komite Pemilihan.
Tentu saja sikap pemerintah ini menimbulkan pro dan kontra. Kubu anti-Nurdin mayoritas menyambut baik sikap tegas pemerintah. Karena apapun atau siapapun bagi mereka yang penting Nurdin yang sudah seperti musuh bersama itu bisa segera berakhir. Sementara Kubu Nurdin Halid tentu saja melakukan perlawanan. Sudah merupakan karakter Nurdin cs untuk mempertahankan kekuasaannya. Maka mereka pun membangun opini untuk mempertanyakan kewenangan pemerintah membekukan PSSI.
Nurdin menyatakan Menpora tidak memiliki hak untuk membekukan PSSI maka ia pun tidak akan mematuhi perintah Menpora. Selain perlawanan langsung dari Nurdin, politisi-politisi Golkar di Senayan juga bersuara kencang memprotes pembekuan PSSI. Mereka juga menentang penghentian dana PSSI dengan menyatakan menteri tidak bisa menghentikan dana untuk PSSI karena sudah dialokasikan lewat APBN.
Sikap melawan Nurdin dan Golkar ini kemudian ditanggapi pemerintah lewat Andi Mallarangeng dan sejumlah politisi Partai Demokrat (PD), sehingga kisruh PSSI sekarang seperti bergeser menjadi perseteruan politik antara Golkar dan PD. Sangat disayangkan bila perseteruan politik itu berlarut-larut.
Pemerintah sebaiknya tidak perlu terbawa permainan Nurdin cs. Yang penting, sambil menunggu datangnya keputusan FIFA, pemerintah fokus saja pada tindakan atas keputusan yang telah dibuat. Pernyataan Andi harus segera diikuti tindakan nyata dengan menuangkan keputusan tersebut sebagai putusan resmi sehingga bisa ditindaklanjuti kementerian terkait dan pemerintah daerah.
Sementara FIFA sendiri biasanya sangat taat aturan. Kalau itu yang jadi acuan, FIFA kemungkinan besar akan memahami dan menerima kongres di Pekanbaru yang sudah memilih Komite Pemilihan. Bila ini yang terjadi, kisruh PSSi akan bisa segera berakhir. Semoga saja!
(iy/diks)
sumber : detiknews.com
0 comments:
Post a Comment